Angka di atas kertas sering kali menjadi candu yang melesakkan kita ke dalam rasa aman semu. Tengok saja laporan kuartal pertama yang dengan bangga memamerkan pertumbuhan ekonomi nasional melesat hingga 5,61 persen. Sebuah pencapaian yang tampak mentereng, namun sekaligus menyimpan ironi yang menyakitkan. Di balik kemilau statistik tersebut, ada jutaan masyarakat kelas menengah yang pelan-pelan ambruk dan terlempar ke jurang rentan miskin.
Paradoks inilah yang memicu hantaman keras langsung dari mimbar Paripurna DPR RI. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka melayangkan otokritik terhadap arah pembangunan negara. Beliau mengakui bahwa ada pemutusan hubungan yang nyata antara angka pertumbuhan makro dengan isi dompet riil masyarakat di akar rumput.
Jebakan Pertumbuhan Semu dan Hilangnya Lapangan Kerja Layak
Mengapa ekonomi yang katanya tumbuh subur justru membuat masyarakat semakin sulit bertahan hidup? Jawabannya ada pada kekeliruan sistemik yang telah mengakar sejak lama. Selama ini, roda ekonomi kita digerakkan oleh sektor yang padat modal serta ekspor komoditas mentah. Model seperti ini sangat minim menyerap tenaga kerja berkualitas.
Kondisi tersebut diperparah oleh fenomena deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terus menyusut. Akibatnya, lapangan kerja formal yang menawarkan upah layak dan jaminan sosial mulai lenyap dari peredaran. Masyarakat kelas menengah yang kehilangan pekerjaan terpaksa bergeser ke sektor informal dengan pendapatan tidak menentu, seperti menjadi pengemudi ojek online atau pedagang eceran kecil.
Titik Buta PDB dan Fenomena “Makan Pinjaman”
Indikator Produk Domestik Bruto atau PDB yang selalu diagungkan ternyata memiliki titik buta yang fatal. PDB hanya menghitung total output ekonomi dibagi jumlah penduduk tanpa pernah peduli pada distribusi pendapatan. Angka 5 persen bisa saja hanya dinikmati oleh segelintir orang terkaya di sektor finansial, sementara mayoritas masyarakat bawah justru mengalami kemunduran.
Lebih ngeri lagi, data konsumsi rumah tangga yang terlihat stabil belakangan ini hanyalah sebuah topeng. Di balik konsumsi yang tampak tumbuh itu, struktur finansial kelas menengah sebenarnya sudah keropos. Mereka mempertahankan daya beli bukan karena pendapatan meningkat, melainkan karena terpaksa menguras tabungan. Ketika tabungan habis, pilihan terakhir yang diambil adalah terjebak dalam lingkaran setan pinjaman online berbiata tinggi.
Bocornya Kekayaan Negara yang Belum Berkesudahan
Presiden Prabowo juga menyoroti akar masalah yang lebih mendalam, yaitu penguapan kekayaan nasional ke luar negeri atau outflow of national wealth. Indonesia hampir tidak pernah mencatat kerugian dalam neraca perdagangan karena nilai ekspor selalu lebih besar daripada impor. Namun ironisnya, keuntungan ratusan miliar dolar tersebut justru mengalir keluar dan tidak mengendap di dalam negeri.
Dampak dari kebocoran sistemik ini sangat nyata. Anggaran negara selalu megap-megap dan tidak pernah cukup untuk memberikan upah yang layak bagi guru, tenaga medis, maupun aparat penegak hukum. Selama model ekonomi lama yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur fisik ini dipertahankan, kelas menengah akan terus dibiarkan menanggung beban pajak dan inflasi sendirian tanpa menerima bantalan sosial yang memadai.
Menanti Nyata dari Balik Retorika Mimbar
Otokritik berani yang disampaikan presiden harus dibaca sebagai sinyal darurat untuk merombak total arah kebijakan ekonomi. Gagasan mengenai hilirisasi industri secara menyeluruh harus segera diwujudkan agar bahan mentah bisa diproses di dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas.
Namun, pidato hebat tetaplah menjadi dokumen mati jika tidak dieksekusi dengan benar. Kini, bola panas ada di tangan tim ekonomi kabinet, Kementerian Keuangan, serta Bappenas. Publik menanti langkah nyata mereka dalam merancang APBN yang lebih berpihak pada kelas menengah, baik lewat insentif pajak, subsidi pendidikan, maupun pengendalian inflasi pangan. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa pengakuan jujur ini tidak berhenti sebagai komoditas politik atau sekadar menjadi berita utama di media massa.
tulisan menarik lain di lantang.id. Jangan sampai terlewat
