Isi Lengkap Petisi Bulaksumur UGM yang Viral di Media Sosial

Hari terakhir Januari 2024, Civitas Academica Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta membuat pernyataan sikap terhadap kondisi politik dan demokrasi saat ini. Guru besar, dosen, dan mahasiswa di Kampus Kerakyatan ini membuat Petisi Bulaksumur yang dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D.

Pembacaan Petisi Bulaksumur dilakukan di Balairung Gedung Pusat UGM. Setelah pembacaan petisi ini, videonya viral di media sosial. Tidak hanya mendapat pujian dari banyak orang, petisi ini seolah jadi bola salju bagi akademisi untuk bersuara dan menyikapi kondisi politik dan demokrasi di Indonesia yang dianggap sudah keluar dari jalur.

Setelah pembacaan Petisi Bulaksumur, berturut-turut muncul pernyataan sikap dari berbagai kampus seperti Universitas Islam Indonesia, Univeritas Indonesia, Universitas Andalas, dan akan menyusul kampus lain seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, dan lainnya.

Lantas, apa sebenarnya isi pernyataan sikap dari Civitas Academica, UGM? Berikut ini isi Petisi Bulaksumur.

Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. ‘Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.

Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya. Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila.

Karena itu, melalui petisi ini kami segenap civitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat.