Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Daya” berarti energi, “Anagata” berarti masa depan, dan “Nusantara” merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia. Badan ini dipimpin oleh seorang kepala eksekutif (CEO), Rosan Roeslani.
Danantara akan menjadi super holding dari berbagai BUMN Indonesia. Untuk lebih mudahnya, super holding adalah perusahaan induk (holding company) berskala besar yang mengendalikan berbagai perusahaan di berbagai sektor industri. Dalam konteks Danantara, maka badan satu ini akan menjadi perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan BUMN.
Secara regulasi pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara, ditandai dengan ditandatanganinya undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Danantara adalah istilah yang belakangan menjadi sorotan dalam diskusi ekonomi-politik di Indonesia. Secara sederhana, danantara mengacu pada praktik pemanfaatan celah (gap) antara regulasi, kebijakan, atau sistem untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kekuasaan. Fenomena ini sering kali melibatkan manipulasi aturan yang ada demi kepentingan tertentu, baik itu korporasi besar, kelompok oligarki, maupun pihak-pihak yang memiliki akses kuat terhadap kekuasaan.
Meskipun kata “danantara” belum memiliki definisi resmi dalam literatur akademik, konsep ini mirip dengan apa yang dikenal sebagai regulatory arbitrage atau eksploitasi celah hukum. Praktik ini tidak selalu ilegal, tetapi sering kali menimbulkan kontroversi karena dampaknya yang bisa merugikan masyarakat luas.
Manfaat Danantara bagi Perekonomian Indonesia
Di satu sisi, fenomena danantara dapat memberikan manfaat tertentu bagi perekonomian Indonesia, meskipun bersifat jangka pendek. Misalnya:
Peningkatan Investasi : Dengan memanfaatkan celah regulasi, beberapa perusahaan asing atau lokal dapat lebih mudah masuk ke pasar Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Efisiensi Biaya : Beberapa pelaku usaha mungkin menggunakan strategi danantara untuk mengurangi biaya operasional, seperti pajak atau tarif impor, sehingga produk mereka menjadi lebih kompetitif di pasar global.
Inovasi Sistem : Tekanan dari praktik danantara kadang-kadang mendorong pemerintah untuk mereformasi regulasi yang sudah usang, menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien.
Namun, manfaat-manfaat ini sering kali hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang memiliki akses dan kekuasaan, sementara mayoritas rakyat tidak mendapatkan imbas positifnya.
Dampak Positif dan Negatif Danantara bagi Indonesia
Dampak Positif:
Mendorong percepatan reformasi kebijakan.
Meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
Menarik investor asing dengan menawarkan insentif melalui celah regulasi.
Dampak Negatif:
Ketimpangan Ekonomi : Praktik danantara cenderung menguntungkan kelompok elit, sementara rakyat kecil semakin tertinggal.
Korupsi Sistemik : Celah regulasi yang dimanfaatkan sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi.
Merusak Kepercayaan Publik : Ketika masyarakat menyadari bahwa kebijakan dibuat untuk kepentingan segelintir orang, kepercayaan terhadap pemerintah menurun drastis.
Ancaman bagi APBN : Jika pengelolaan danantara gagal, negara bisa kehilangan potensi pendapatan besar, yang berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Apakah Indonesia Sudah Mampu Mengelola Danantara?
Indonesia masih jauh dari optimal dalam mengelola fenomena danantara. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, termasuk:
Lemahnya Penegakan Hukum : Celah regulasi sering kali dimanfaatkan karena penegakan hukum yang lemah.
Transparansi Rendah : Kurangnya transparansi dalam pembuatan kebijakan membuat publik sulit memantau praktik-praktik yang tidak adil.
Kolusi Politik-Bisnis : Hubungan erat antara politisi dan pengusaha sering kali menjadi penyebab utama maraknya praktik danantara.
Negara-negara seperti Singapura dan Swiss memiliki sistem yang lebih baik dalam mengelola celah regulasi, misalnya dengan menerapkan aturan yang sangat ketat dan transparan. Indonesia masih perlu banyak belajar dari contoh-contoh tersebut.
Yang menjadi kekhawatiran publik
Kekhawatiran mengenai manajemen dan transparansi pengelolaan Danantara mencuat karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat langsung mengaudit arus keuangan dan aktiva BUMN setelah dipegang Danantara. Alih-alih, proses audit Danantara hanya dapat dilakukan seizin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat dan media massa mengkhawatirkan nasib masa depan Danantara akan seperti 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) jika misalnya terjadi penyelewengan.
Contoh Danantara di Negara Lain
Praktik serupa dengan danantara juga terjadi di negara lain, meskipun dengan nama dan bentuk yang berbeda. Contohnya:
Tax Haven di Kepulauan Cayman : Perusahaan-perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah pajak di negara-negara tax haven untuk menghindari pajak di negara asal.
Regulatory Arbitrage di Uni Eropa : Beberapa perusahaan memanfaatkan perbedaan regulasi antar negara anggota UE untuk mengoptimalkan keuntungan.
Namun, negara-negara maju cenderung lebih cepat dalam menutup celah-celah tersebut melalui reformasi regulasi dan penegakan hukum yang tegas.
Apakah Danantara Merugikan Rakyat?
Secara umum, ya. Praktik danantara sering kali merugikan rakyat karena:
Menguras Dana Publik : Celah regulasi yang dimanfaatkan sering kali mengurangi penerimaan negara, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Meningkatkan Ketimpangan : Keuntungan dari praktik danantara jarang didistribusikan secara merata, sehingga kesenjangan sosial semakin lebar.
Menurunkan Kualitas Layanan Publik : Ketika kebijakan dibuat untuk kepentingan segelintir orang, layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi sering kali menjadi korban.
Apakah Danantara Menguntungkan Oligarki?
Tidak diragukan lagi, praktik danantara sangat menguntungkan para oligarki. Mereka yang memiliki akses kuat terhadap kekuasaan dan informasi dapat memanfaatkan celah regulasi untuk memperbesar kekayaan mereka. Fenomena ini sering kali menjadi alasan mengapa kelompok oligarki semakin kuat di Indonesia.
Apakah Danantara Alat Kekuasaan Pemerintahan Prabowo-Gibran?
Saat artikel ini ditulis, Indonesia tengah dipimpin oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meskipun belum ada bukti konkret yang menyebutkan bahwa danantara adalah alat kekuasaan mereka, praktik semacam ini sering kali berkembang subur di bawah kepemimpinan yang kurang transparan. Untuk memastikan bahwa pemerintahan ini tidak memanfaatkan danantara sebagai alat kekuasaan, publik harus terus mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.
Dampak terhadap APBN jika Pengelolaan Danantara Gagal
Jika pengelolaan danantara gagal, dampaknya bisa sangat merugikan APBN. Potensi pendapatan negara dari pajak, bea cukai, dan sektor lainnya bisa hilang begitu saja. Akibatnya, pemerintah akan kesulitan membiayai program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan bantuan sosial.
Prospek Danantara di Masa Depan
Prospek danantara di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menutup celah regulasi dan meningkatkan transparansi. Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi fenomena ini, danantara akan terus menjadi alat bagi segelintir orang untuk mengumpulkan kekayaan, sementara rakyat kecil semakin tertindas.
Namun, jika pemerintah berhasil melakukan reformasi yang komprehensif, fenomena danantara bisa diminimalisir, bahkan diarahkan untuk kepentingan bersama. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia di era modern.
Kesimpulan
Fenomena danantara adalah dua sisi mata uang yang kompleks. Di satu sisi, ia bisa menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian, tetapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi ancaman serius bagi keadilan sosial dan stabilitas negara. Untuk memastikan bahwa danantara tidak merugikan rakyat, pemerintah harus bergerak cepat dengan membuat regulasi yang lebih ketat, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanya dengan cara inilah Indonesia bisa memanfaatkan potensi positif dari danantara tanpa mengorbankan kepentingan publik.
tulisan menarik lain di lantang.id. Jangan sampai terlewat
Secara regulasi pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara, ditandai dengan ditandatanganinya undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Kekhawatiran mengenai manajemen dan transparansi pengelolaan Danantara mencuat karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat langsung mengaudit arus keuangan dan aktiva BUMN setelah dipegang Danantara. Alih-alih, proses audit Danantara hanya dapat dilakukan seizin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat dan media massa mengkhawatirkan nasib masa depan Danantara akan seperti 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) jika misalnya terjadi penyelewengan.
